Bantentoday - Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan bahwa total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2013 ini sebesar Rp400 miliar lebih. Dimana target ini ada Rp150 miliar di antaranya bersumber dari tujuh jenis pajak diluar dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Pemungutan pajak daerah tidak boleh melanggar dari ketentuan perundang-undang yang berlaku,” ungkap Kepala Bidang Non PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan, Chusnul Amanah, saat membuka acara sosialisasi di Telaga Seafood, Kamis, 2 Mei 2013.

Oleh karena itu, kata Chusnul, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan peraturan walikota (Perwal) Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Produk hukum ini menurutnya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku wajib pajak daerah. Demi terciptanya efisiensi dalam pemeriksaan para wajib pajak untuk memenuhi kas daerah.

“DPPKAD selaku dinas pemungut pajak memberikan informasi kepada masyarakat. Khususnya kepada pengusaha terkait kewajibannya membayar pajak, atas usaha yang dijalannyanya,” kata Chusnul. Jenis pajak yang diatur dalam regulasi ini ada tujuh antara lain, hotel, reklame, restoran, hiburan, air bawah tanah, parkir dan penerangan jalan umum.

Sementara itu, Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Serpong, Cahyono Agus, menjelaskan Perwal disusun sebagai acuan pasti yang akan digunakan oleh para pegawai pajak Pemerintah Daerah untuk menentukan tujuan dari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ada dua yakni, untuk menguji kepatuhan pajak dan penetapan pengenaan bea, kategori jenis pajak serta lain sebagainya.

”Intisarinya adalah ini sebuah jaminan kepastian hukum dari pemeriksaan pajak. Agar kedua kegiatan tadi dapat sesuai koridor,” jelasnya.

Dalam regulasi yang tertuang di Perwal, terang Cahyo, dijabarkan hak dan kewajiban dari wajib pajak. Begitu juga hak dan kewajiban dari Pemerintah Daerah. Perwal dapat memberikan rasa keadilan bagi para wajib pajak secara benar sesuai dari pelaporan yang diberikan kepada petugas.

Ketika ditanyakan masalah yang akan ditemui di lapangan selama ini. Cahyo menjelaskan, Perwal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah ini baru saja dibentuk. Setelah disosialisasikan dan regulasi tersebut berjalan, maka baru dapat diketahui sejumlah masalahnya.

“Dengan Perwal diberlakukan kita berharap wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan betul. Bukannya kita tidak percaya kepada mereka, tapi kita melakukan mekanisme control dijalankan di sini. Dan untuk menjaminnya itulah diterbitkan Perwal ini,” tutupnya.

Pada acara kegiatan Sosialisasi Perwal tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah ini. Turut hadir sejumlah narasumber diantaranya, Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Selatan, Hadidin. Auditor Ahli Madya BPKP Provinsi Banten, Bambang Subianto. Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Jendral Pajak, Robertus Andi Teguh. Serta Burhanudin selaku moderator yang kegiatan ini dihadiri sejumlah wajib pajak.(yw)



Komentar Untuk Berita Ini (0)

Kirim Komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode diatas